Jokowi : Segera Meyurati Komisi HAM PBB Agar Pasca Penyelesaian Kasus Paniai Berdarah Yang Sedang Membungkamkan Itu

Ilusi 4 pelajar penembakan kilat oleh TNI/POLRI 7 bulan yang lalu di kabupaten paniai

Paniai--Pada hari Senin, 1 Juni 2015, Bupati, DPRD, pihak keluarga korban Paniai Berdarah dimana pasukan gabungan TNI/POLRI telah menembak mati 4 siswa SMU dan 17 orang Paniai lainnya telah menderita luka tembak sedang menunggu proses dan kerja kerasnya KOMNAS HAM RI melalui Tim Kerja setingkat KPP HAM yang terbentuk di Jakarta untuk kasus Penembakan Kilat Terencana Paniai di Enarotali, 8 Desember 2014, tujuh bulan lalu.

Berdasarkan prosesi kronologis peristiwa yang dipertegas dengan keterangan para saksi dan korban penembakannya yang masih hidup, kasus Paniai berdarah tidak akan diselesaikan hanya antara pemerintah Indonesia dan rakyat Papua Barat di Paniai sendiri, antara para pelaku dan keluarga korbannya. Kasus Paniai berdarah ini akan dinyatakan selesai setelah Ketua Komisi HAM PBB Urusan Pembunuhan/Penembakan Kilat Terencana akan diizinkan masuk ke Paniai menjadi PENENGAH yang netral atas koordinasi Dewan Keamanan PBB.

MENGAPA DEWAN KEAMANAN PBB DILIBATKAN PASCA PENYELESAIAN KASUS PANIAI BERDARAH, 8 DESEMBER 2014.?

Setelah kami membaca situasi di Paniai dalam proses pencarian data dan keterangan saksi sejak 8 Desember 2014 hingga 1 Juni 2015, antara empat pos aparat keamanan Indonesia yang berjaga pada saat itu, yakni KORAMIL Paniai Timur Enarotali, POLSEK Paniai Timur Enarotali, TNI yang bertugas di Bandara Enarotali dan TIMSUS 753 Enarotali diduga telah dilindungi oleh masing-masing komandan posnya. Karena jumlah senjata, amonisi dan personel yang bertugas di masing-masing posnya diketahui setiap komandan terutama di daftar piket.. Mereka, TNI/POLRI masih belum berani mengungkap para pelakunya karena diduga anggota TNI/POLRI telah menembak 4 siswa mati di tempat atas perintah atasannya masing-masing.

KINERJA PRESIDEN RI JOKOWI-JK TERUJI.

Presiden Jokowi diduga telah gagal mengungkap pelakunya selama 7 bulan berjalan ini. Itu semuanya menjadi tanda, presiden Jokowi tidak tepati janjinya untuk merubah situasi Papua dan Papua Barat. Krisis kepercayaan Orang Asli Papua Barat Melanesia terhadap perintah Republik Indonesia di Paniai dan sekitarnya menjadi kenyataan setelah aparat keamanan menempak secara brutal terhadap masa pendemo di lapangan sepak bola Karel Gobai Enarotali, 8 Desember 2014 lalu. Kapan lagi akan terjadi krisis moneter, ekonomi dan persenjataan di Indonesia?

ALASAN :

Karena mulai dari presiden RI Jokowi-JK sampai para aparat kampung (Desa) adalah pelaku utama terhadap kasus Paniai berdarah yang hingga saat ini masih belum berani mengungkap pelakunya. Oleh karena itu, pihak DPRD, DPRP, MRP, Bupati dan Gubernur Papua dan Papua Barat diminta segera mendesak presiden Jokowi untuk memerintahkan KOMNAS HAM RI bekerja sebebas-bebasnya percepat izin masuknya ketua Komisi HAM PBB Urusan Penembakan Kilat Terencana terhadap 4 siswa dan 17 orang lannya mengalami luka tempat yang telah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Paniai di Madi.

Boleh diikukti kesaksian para korban yang tersebar dalam sebuah film di media sosial facebook.

HASIL KOMUNIKASI INTERNAL PARA KELUARGA KORBAN PANIAI

Dalam suatu komunikasi per telepon selulernya, keluarga korban telah meminta dengan hormat agar semua Orang Asli Papua Barat Melanesia di Paniai, baik para PNS, POL PP, Pelajar, Siswa/i SMU, Mahasiswa/i, Tokoh2 Agama, Tokoh2 Adat, Tokoh2 Wanita, Tokoh2 Pemuda, Aktivis LSM, KNPB maupun TPN-OPM Dev II MAKODAM PEMKA IV Paniai dilarang keras untuk memberikan informasi yang bersifat rekayasa dan tidak membantu pasukan gabungan TNI/POLRI membongkar 4 orang mayat yang telah dikuburkan hanya satu kali di TKP sesuai aturan hukum adat positif yang berlaku di wilayah adat MEPAGO sejak adanya leluhur bangsa Melanesia di Paniai.

Ada ketetapan, manusia dilahirkan dan meninggal dunia hanya satu kali di bumi ini. Empat siswa yang telah ditempak mati di tempat oleh TNI/POLRI di Enarotali, 8 Desember 2014 lalu tidak pernah akan dihidupkan kembali demi penyelamatan kepentingan NKRI di Papua dengan cara menggali mayatnya, lanjut pernyataan keluarga korban. Negara Indonesia ini sudah mulai diduga negara yang mirip menjalankan tugas dengan cara-cara teroris yang segera akan diperhatikan oleh badan PBB mewujudkan visi dan misi perdamaian dunia yang adil dan beradab yang berlaku untuk semua orang.

Demikian laporan perkembangan ini kami publikasikan untuk diketahui dan dilaksanakannya.

                                              Paniai, 2 Juni 2015

                                             Servius Kedepa

                       Ketua Umum YLSM Pegunungan Tengah Papua Barat